Abstract: Pemerintah Ponorogo melakukan beberapa langkah konkrit dengan mengacu kepada peraturan nasional seperti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 03-20 Juli 2021. Tingginya angka kematian dan positif COVID-19 di Ponorogo ditengarai oleh beberapa faktor penyebab seperti ketakutan masyarakat, sifat masyarakat yang kurang kooperatif, serta kecenderungan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang pada akhirnya memaksa angka mobilitas tetap tinggi (selama masa pembatasan). Melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021 pada dasarnya merupakan langkah konkrit yang sebisa mungkin berusaha menekan tingkat kedisiplinan masyarakat, di sisi lain tetap memberikan kelonggaran bagi beberapa sektor penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah konkrit Pemkab Ponorogo di tengah kondisi krisis, terutama dominasi krisis akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Hasil dari penelitian dibentuk menjadi luaran poster informatif yang dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh pembaca dengan menampilkan poin-poin penting seperti faktor penyebab, solusi, serta sektor-sektor kritis yang diatur oleh Pemkab Ponorogo selama pandemi COVID-19.
Processing Request
No Comments.