Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Pembangunan Yang Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara

Ringkasan - Kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai tantangan dalam konsep pembangunan berkelanjutan.Sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan maka kebijakan pengembangan wilayah tidak terlepas dari aspek sosial,aspek ekonomi,aspek politik,aspek sumber daya manusia,dan aspek hukum.Kebijakan pengembangan pengembangan wilayah yang dilakukan merupakan sinkronisasi dari visi pembangunan nasional serta regulasi pembangunan berkelanjutan pada level global yang dilakukan melalui kesepakatan yang dilakukan berbagai lembaga internasional.Tantangan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pembangunan di Provinsi Sumatera Utara mengalami berbagai hambatan karena kurangnya partisipasi dari kelompok atau lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kearifan lokal sesuai dengan adat istiadat suatu wilayah.Hambatan secara ekonomi menunjukkan masih tingginya ketimpangan sosial, penegakan hukum yang masih rendah, serta kesiapan sumber daya manusia yang dapat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara sebesar lima puluh persen merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menegah pertama.Terdapat lima permasalahan utama yang perlu ditingkatkan untuk dapat mendukung kebijakan pengembangan wilayah yaitu:aspek ekonomi,aspek sosial,aspekpolitik,aspek sumber daya manusia ,dan aspek hukum.